Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau

Alamat :
Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau,
Prov. Kalimantan Tengah, Kode Pos 74662

DASAR HUKUM ORGANISASI
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Pasal 82-84) 

Satuan polisi pamong praja, mempunyai tugas :
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 82, satuan polisi pamong praja, mempunyai fungsi:
        a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah
            dan/atau peraturan daerah,  menyelenggarakan ketertiban umum dan
            ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
        b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
        c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum 
            dan ketenteraman masyarakat di daerah;
        d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
        e. pelaksanaan koordinasi penegakan perundang-undangan daerah,
            penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  
            dengan kepolisian negara republik indonesia,
            penyidik pegawai negeri sipil daerah dan   atau aparatur lainnya;
        f.  pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
            mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
        g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.
(2) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
        a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan
            pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
        b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk
            pejabat negara dan tamu negara;
        c.  pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum
             teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
        d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
            umum dan pemilihan umum kepala daerah;
        e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 
            Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
        f.  pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh
            bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Polisi pamong praja berwenang :
        a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
            badan hukum yang melakukan pelanggaran
            atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
        b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu
            ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
        c. memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatan kapasitas
            penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
        d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,
           atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas 
            peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; dan
        e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur,
           atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
            peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

Susunan Organisasi
Susunan organisasi satuan polisi pamong praja membawahkan:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, yang terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang- Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
        a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
        b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
    2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
        a) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
        b) Seksi Kerjasama.
    3. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
        a) Seksi Pelatihan Dasar; dan
        b) Seksi Teknis Fungsional.
    4. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
        a) Seksi Satuan Linmas; dan
        b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.